Peluncuran Dapodik Tegaskan Urgensi Satu Data

Dr. Thamrin Kasman

Muhaka – Jakarta (Dikdas) —  Peluncuran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono pada Rabu, 15 Oktober 2014, mengukuhkan keinginan bersama untuk menjadikan Dapodik sebagai satu-satunya basis data. Data yang mencakup tiga entitas pendidikan yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan, dijaring sesuai karakteristik satuan pendidikan.

“Kalau kita sepakat satu data, kita harus menjaga keberlanjutannya,” kata Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, di ruang kerjanya Gedung E lantai 5 Kompleks Kemdikbud, Senayan, Jakarta,  Rabu, 14 Oktober 2014. Keberlanjutannya, tambahnya, diterapkan dari sisi pembaruan data yang dilakukan minimal 2-3 kali setahun, yaitu pada pergantian tahun pelajaran, menjelang Ujian Nasional, dan event lain yang mengharuskan pembaruan data.

Pengembangan Aplikasi Dapodik Jaga Relasi Antardata

Muhaka Online — Pengembangan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang kini tengah dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan menjaga relasi antardata. Relasi tiga entitas data pendidikan yakni peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan diperlukan guna memaksimalkan fungsi Dapodik.

“Diharapkan pengembangan aplikasi ini akan mempermudah pengguna,” kata Supriyatno, S.Pd., M.A., Kasubag Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdas, Senin malam, 22 Juli 2013. Supriyatno berbicara demikian di hadapan peserta Training of Trainer Pendataan Pendidikan Dasar angkatan III yang digelar di The Trans Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Selama ini, tambah Supriyatno, data individual yang pernah dimiliki Kemdikbud yaitu Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Induk Siswa Nasional, dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan tak bersifat relasional. Ketiga entitas pendidikan berdiri sendiri dan terpisah.

“Melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan akan terjadi komunikasi dua arah antara klien dan server,” ungkap Supriyatno. Perubahan yang terjadi di sekolah, misalnya mutasi guru,  akan otomatis tersinkronisasi di server tanpa perlu pembaruan (update) manual oleh operator sekolah.

44.609 SD Pelaksana Kurikulum 2013 Dijaring Melalui Dapodik

Jakarta — Dari 148.695 sekolah dasar seluruh Indonesia, sebanyak 44.609 (30 persen) diantaranya akan gunakan kurikulum 2013 di tahun ajaran 2013/2014. Perbandingan antara SD negeri dan swasta adalah 90 banding 10 persen. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud, Ibrahim Bafadal, di kantor Kemdikbud, Selasa (5/03).

Ibrahim menerangkan, pemilihan sekolah-sekolah tersebut, berbasis pada data pokok pendidikan (Dapodik), yang memenuhi kriteria. Kriteria pertama yaitu akreditasi, dimana ada dua level akreditasi yang digunakan untuk tahap pertama ini, yakni akreditasi A dan B.

Kedua, ketenagaan dan sumber daya manusia di sekolah tersebut harus lengkap. Di SD, ada enam guru kelas, satu kepala sekolah, guru agama, dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes). Dan ketiga, kriteria sarana dan prasarana. Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. “Sekolah tidak harus mewah, tapi sarana dan prasarananya memadai, baik gurunya maupun sarana dan prasarananya,” terang Ibrahim pada Selasa (5/03) sore.