Anggaran Pendidikan Mencapai Rp371,2 Triliun

MUHAKA INFO – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp371,2 triliun pada 2014 atau naik 7,5% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp345,3 triliun.

Alokasi anggaran tersebut, setara dengan 20% APBN yang direncanakan pada 2014 sebesar Rp1816,7 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan alokasi pada Kemendikbud akan diarahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan.

“Hal tersebut penting agar mampu mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka,” ujarnya dalam pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2014, Jumat (16/8).

SBY juga menegaskan mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia usia 16-18 tahun pada tahun 2020, minimal 97 persen berpendidikan menengah. “Apabila tanpa program PMU, angka  tersebut baru dicapai pada tahun 2040.”

Hal yang juga tak kalah penting dalam sektor pendidikan ialah persoalan distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata.

Rp 220 Triliun Dana Transfer Daerah untuk Pendidikan Rawan Diselewengkan

Jakarta — Sebanyak Rp 220 Triliun dana transfer daerah untuk pendidikan rawan diselewengkan. Potensi  penyelewengan ini muncul karena kurangnya pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud) Haryono Umar di sela-sela pelantikan pejabat Kemdikbud, di Jakarta, Jumat (8/03/2013).

Haryono mengatakan, anggaran sektor pendidikan semakin lama semakin besar. Kewenangan Itjen Kemdikbud, kata dia, hanya pada anggaran yang ada di Kemdikbud sebanyak Rp 73 triliun pada tahun ini. “Itu hanya 20 persen, yang 80 persen ada di tempat lain. Kita ingin tahu bagaimana kondisi saat ini. Kita punya kewajiban moral dana pendidikan itu betul-betul dinikmati masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Haryono mengatakan, hampir 70 persen dana pendidikan disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk transfer daerah. Dia menyebutkani, dana tersebut diantaranya adalah dana bagi hasil, insentif daerah, gaji guru, tunjangan guru, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. “Ada delapan item dana dan itu yang pengawasannya kurang,” katanya.

Presiden Minta Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak boleh ada lagi hambatan bagi implementasi anggaran pendidikan tahun 2013. Presiden juga mengingatkan, anggaran pendidikan yang demikian besar harus tepat sasaran dan penggunaannya memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas.

”Anggaran pendidikan itu yang terbesar, yang tentu harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Presiden, saat membuka sidang kabinet terbatas, Kamis (28/2), di Jakarta.

Sidang yang khusus membahas masalah implementasi anggaran pendidikan tahun 2013 itu diikuti Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.