Persiapan Ujian Nasional 2014: Finalisasi Petunjuk Teknis


Muhaka, Kemdikbud — Persiapan Ujian Nasional (UN) 2014 sudah memasuki tahap finalisasi petunjuk teknis (juknis). Di antaranya juknis tentang pengadaan bahan ujian, juknis tentang master soal, dan juknis tentang pengelolaan keuangan. Salah satu juknis yang sudah disepakati adalah juknis penggandaan bahan UN.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud mengatakan, sebagian besar peraturan atau petunjuk teknis untuk penyelenggaraan ujian nasional telah rampung. Di antaranya peraturan Mendikbud tentang UN, Pos UN, dan juknis penggandaan bahan UN.

“Kami mengidentifikasi masih ada 8 sampai 10 juknis yang sedang finalisasi,” ujarnya di Gedung E Kemdikbud, Jakarta, (13/1/2014).

Untuk penggandaan bahan UN, Baca pos ini lebih lanjut

Guru dan Kurikulum Sama Penting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan


Muhaka, Kemdikbud — Pencapaian kualitas yang baik dalam sebuah sistem pendidikan bergantung pada tiga hal, pendidik, kurikulum, dan sarana. Ketiga hal tersebut sudah semestinya ditingkatkan berbarengan untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

“Kalau ada yang bilang kualitas guru lebih penting, kita tidak menggunakan prinsip itu. Guru dan kurikulum sama pentingnya, dua-duanya kita jalankan bersama-sama,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, pada press workshop di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Selasa (14/01/2013).

Mendikbud mengatakan, untuk meningkatkan kualitas guru, berbagai kebijakan telah dijalankan oleh Kemdikbud. Ia menyebutkan, jumlah guru saat ini ada 2,9 juta orang. Jumlah tersebut, kata dia, belum semuanya memiliki kualifikasi yang memadai.

Baca pos ini lebih lanjut

Kisi-kisi Soal UN 2013/2014


BSNP-kemdiknasMuhaka — Untuk memudahkan siswa menjalani Ujian Nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan selaku penyelenggara UN menerbitkan kisi-kisi soal. Dengan adanya kisi-kisi soal, siswa dapat mengetahui topik mana yang akan diujikan dalam UN.

Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Untuk tahun ini, kisi-kisi soal UN menggunakan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini tertera dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional

Kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 2012/2013 ditetapkan dalam Peraturan BSNP Nomor 0019P/BSNP/XI/2013. Untuk mengetahuinya, silakan klik di sini untuk kisi-kisi SD/MI dan SDLB dan klik di sini untuk kisi-kisi SMP/MTs, SMPLB, SMA, SMALB, SMK.* (Billy Antoro)

 Dokumen terkait:

Peraturan BSNP Nomor 0019P/BSNP/XI/2013

sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id

Mendikbud dan Mendagri Sepakati Anggaran Ujian Sekolah Dasar 2014


Muhaka — Menyusul kebijakan ujian untuk jenjang sekolah dasar (SD) tidak lagi menjadi ujian nasional, maka Mendikbud bersama Mendagri, bersama-sama telah menyepakati anggaran untuk pelaksanaan ujian sekolah (US)  jenjang SD, SDLB dan Paket A.

Kesepakatan yang tertuang dalam surat edaran bersama tertanggal 9 Januari itu menyebutkan, bahwa, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan US dialokasikan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014.

Sebelumnya, dalam surat Mendikbud nomor 192843/MPK.A/KR/2013 dan 192844/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013 dinyatakan, bahwa, penyediaan anggaran untuk US dialokasikan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota.

“Surat edaran bersama ini untuk menguatkan surat Kemdikbud sebelumnya. Karena itu dilakukan secara bersama-sama dengan Mendagri,” kata Mendikbud, Mohammad Nuh, Kamis (9/1) siang.

Baca pos ini lebih lanjut

Ujian Nasional SD Dihapus Diganti Ujian Sekolah


unh5Muhaka – Pemerintah tahun depan menghapus ujian nasional di jenjang Sekolah Dasar (SD). Ujian akan dilaksanakan di masing-masing sekolah dengan nama ujian sekolah atau madrasah.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dadang Sudiyarto mengatakan, pada tahun depan tidak ada lagi ujian berstandar nasional untuk SD.

Tetapi diselenggarakan ujian sekolah atau madrasah. Ujian ini, kata dia, mencakup SD, SDLB, Paket A, dan Ula (sekolah tingkat sd nonformal di lingkungan Kementerian Agama).

“Dulu di SD ada UN SD dan ujian sekolah. Namun tahun depan hanya ada satu ujian yang dilaksanakan serentak. Namanya ujian sekolah/madrasah,” katanya pada konferensi pers rapat koordinasi UN dan Kurikulum 2014 di Jakarta, Minggu 1 Desember 2013.
Baca pos ini lebih lanjut

Seluruh PNS Wajib Gunakan Email Resmi Pemerintah Untuk Urusan Dinas


Ini perlu diperhatikan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tanah air, bahwa terhitung mulai 1 Januari 2014 (efektif hari ini), untuk urusan kedinasan wajib memanfaatkan media surat elektronik (email), sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam upaya percepatan reformasi birokrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 meminta, setiap PNS agar menggunaan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.Id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id.

Menurut Menteri PAN-RB Azwal Abubakar,  saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai/pejabat yang menggunakan email non pemerintah sebagai alat komunikan persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. “Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara,” tulis Menteri PAN-RB dalam Surat Edaran itu.

Baca pos ini lebih lanjut

Sosialisasi Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah 2 Kauman


Bapak Gunarno, S.Pd., sedang memberikan paparan kurikulum 2013

Bapak Gunarno, S.Pd., sedang memberikan paparan kurikulum 2013

Muhaka – Pelaksanaan kurikulum 2013 telah di ujicobakan di kota Surakarta dengan mengambil beberapa sampel sekolah baik di tingkat dasar dan menengah .  Dan di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta direncanakan resmi akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2014/2015. Sosialisasi dan pelatihan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 telah mulai diikuti guru-guru baik yang dilaksanakan di tingkat kota maupun propinsi.

Di tingkat Kecamatan pun tidak ketinggalan, SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta telah mengadakan  sosialisasi bagi guru dan karyawan dengan narasumber dari Bapak Gunarno, S.Pd., selaku pengawas di gugus II Ronggowarsito, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013.

Beberapa materi yang yang perlu digarisbawahi adalah kurikulum 2013 merupakan pelengkap dari kurikulum sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaanya pun tidak jauh berbeda dengan kurikulum KTSP. Beberapa perubahan terjadi pada konsep pembuatan nilai raport yang mengacu pada penilaian beberapa aspek dan berbentuk narasi, pembelajaran berbasis scientific, materi pelajaran yang berbasis tematik.

Baca pos ini lebih lanjut

Study Banding Ke SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan Yogyakarta


Bapak Suwarjo S.Pd., M.Pd., memberikan penjelasan

Bapak Suwarjo S.Pd., M.Pd., memberikan penjelasan

Muhaka – Perjalanan ke SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan Yogyakarta Sabtu, 21 Desember 2013, membawa pulang beraneka ragam oleh-oleh ilmu, pesan dan kesan. Intinya SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta harus menjaga prestasi yang telah dimiliki dan meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat terutama di bidang pendidikan.

SD  Muh Wibraga begitu sapaan SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan Yogyakarta dikenal, merupakan  sekolah Muhammadiyah yang berhasil meraih juara kantin sehat dan UKS tingkat nasional. Prestasi ini diraih tentunya dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengelola dan mengembangkan SD Muh Wibraga.

Diceritakan usaha yang tidak kenal lelah itu telah berlangsung-langsung selama bertahun-tahun lamanya. Beberapa konsep yang diterapkan untuk memajukan SD Muh Wibraga menjadi seperti sekarang antara lain adalah pembentukan karakter setiap elemen sekolah, baik peserta didik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, juga karakter  fisik sekolah.
Baca pos ini lebih lanjut

Manajemen Berbasis Sekolah Solusi Mengelola Pendidikan


Jakarta–Terkait dengan kejadian 36 orang pelajar membajak bus di jakarta, Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemdikbud, Ibnu Hamad mengatakan agar masalah seperti ini dapat segera di selesaikan antara orangtua, pihak sekolah dan dinas pendidikan, karena dulu juga sudah pernah terjadi  ketika seorang pelajar melukai bahkan membunuh temannya. Kemdikbud berharap agar pihak yang berkepentingan duduk bersama segera mencari solusi terbaik supaya jangan sampai berkepanjangan.

Ibnu Hamad mengatakan, ada 8 standar nasional pendidikan yang menjadi pegangan untuk mengelola pendidikan, salah satu standar tersebut adalah standar pengelolaan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah bersama-sama dengan dewan sekolah dan komite sekolah sebagai wakil orangtua merumuskun hal-hal yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti apabila terdapat peserta didik melakukan pelanggaran dari kesepakatan  yang sudah ditandatangani bersama maka pihak sekolah berhak menjatuhkan sanksi, sahut Ibnu saat di wawancarai Radio Elsinta pagi ini (16/11).

Ibnu menambahkan sejak tahun 2005 kemdikbud telah melakukan intervensi kepada sekolah melalui peraturan-peraturan yang berlaku umum. Tapi jangan di tafsirkan jika kemdikbud intervensi kepada sekolah adalah memberikan sanksi atau teguran, tapi termasuk juga melalui peraturan yang mengatur keberlangsungan sekolah itu. “Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus di jalankan dengan baik, peran serta pihak sekolah, orangtua, komite sekolah dan warga masyarakat  terhadap kontrol sekolah” harus di jalankan secara bersama-sama.

Kontrol kemdikbud terhadap sekolah termasuk juga melalui dinas pendidikan kabupaten/kota, misalnya di setiap dinas pendidikan kabupaten/kota ada bidang-bidang yang bertanggung jawab seperti bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan juga melibatkan pengawas sekolah yang ada di dinas pendidikan sahut Ibnu.

Ibnu mengatakan dengan kondisi peraturan saat ini, dengan system otonomi daerah, kemdikbud tidak mempunyai kewenangan untuk dapat intervensi secara langsung ke sekolah-sekolah, karena semuanya tergantung pemerintah daerah termasuk penempatan kepala sekolah maupun guru-guru. Hal ini yang membatasi kemdikbud untuk dapat segera melakukan tindakan sehingga perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait imbuhnya. (JS)